Wali Kota: Kegiatan Bazar Menumbuhkan Sifat Jiwa Wirausaha

MEDAN, TRANSPARANSY.COM –  

Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin sangat mengapresiasi digelarnya  bazar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-55  Perguruan Wage Rudolf  Supratman di Jalan Asia Medan, hari ini (12/4). 

Sebab, kegiatan itu dinilai sebagai  bagian dari promosi atas hasil produksi  sekaligus  menjadi media pembelajaran kepada para siswa untuk terus memupuk jiwa wirausaha mulai sejak dini.

Diingatkan Wali Kota,  2015 merupakan  tahun dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean. Artinya, semakin terbukanya persaingan internasional.  

Medan yang menjadi pintu gerbang bagian barat dari Indonesia haruslah siap menghadapi hal tersebut.  Untuk itulah persaingan serumpun Asean ini merupakan langkah pembuktian bahwa Kota Medan juga memiliki sumber daya  mumpuni dalam meningkatkan perekonomian.

“Jadi saya sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan bazar ini. Sebab, Yayasan Perguruan WR Supratman sudah memasukkan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka melatih anak-anak didik menciptakan peluang usaha dan mengembangkan kreatifitasnya masing-masing,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, berangkat dari kreatifitas  akan membuka peluang usaha. Jika peluang usaha menjamur, tentunya  akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga pengangguran pun akan teratasi nantinya. Selain bazar, mantan Sekda Kota Medan ini pun sangat mengapresaisi  pameran hasil kreatifitas siswa seperti robotik maupun hasil kerajinan tangan lainnya.

Wali meyakini kegiatan yang dilakukan ini akan menambah motivasi para siswa untuk terus berkreatifitas dan mejadi yang terbaik. Untuk itulah dia berharap agar pihak terus rutin menggelar kegiatan seperti ini, sehingga para siswa memiliki ruang untuk mempamerkan hasil kreatifitas terbaik mereka.

Pembukaan bazar ditandai dengan pemotongan pita yang dilakukan Wali Kota didampingi Edward Chandra selaku pembina Yayasan Perguruan WR Supratman, Edi Kesuma selaku tokoh masyarakat Tionghoa, ketua panitia bazar Pinondang Situmorang serta para guru. Setelah itu Wali Kota meninjau satu persatu stand bazar dan pameran hasil kreattifitas siswa. Sebelum meninggalkan lokasi, Wali Kota juga menyempatkan diri menyaksikan pertunjukans eni yang ditampilkan siswa dan siswi Yayasan Perguruan WR Supratman.

Sementara itu  Edward Chandra selaku pembina Yaysan Perguruan WR Supratman mengatakan, bazar ini merupakan kegiatan terakhir dari serangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-55 Perguruan WR Supratman. Sedangkan puncak acara akan digelar di Regale Restoran pada 2 Mendatang.  Selain Wali Kota, acara puncak yang diisi dengan pentas seni ini rencananya juga akan dihadiri Gubsu Gatot Pujonurgoro .

Tidak hanya bazar jelas  Edward, pihak yayasan telah melakukan serangkaian kegiatan sebelumnya kegiatan sosial dengan memberikan bantuan  kepada sejumlah panti asuhan, pengobatan massal, gerak jalan, serta memberikan bantuan kepada pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.

“Saat ini kita memiliki dua sekolah, pertama di Jalan Asia, sedangkan yang kedua di Jalan Brigjen Katamso. Jumlah keseluruhan murid sekitar 3.200 orang siswa.  Artinya, kita sudah 55 tahun telah membantu pemerintah untuk melahirkan sekaligus mencerdaskan para  generasi muda sebagai penerus pembangunan,” kata Edward.

Prof Subhilhar Dilantik Menjabat Rektor USU.

(MEDAN, TRANSPARANSY.COM )

Prof Subhilhar PhD secara resmi dilantik Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU Joefly J Bahroeny sebagai Pejabat Rektor USU, Kamis (2/4), menggantikan Prof Syahril Pasaribu yang telah berakhir periodenya.

Sayangnya mantan Rektor tidak menghadiri acara pelantikan.

Bahroeny mengatakan, tugas Majelis Wali Amanat (MWA) yang diamanatkan statuta USU di antaranya yaitu mengangkat rektor. Pelantikan pejabat Rektor USU, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Rektor USU Periode 2010-2015 Prof Syahril Pasaribu. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 16/2014 tentang statuta USU menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).

“Perubahan status USU BHMN menjadi USU PTN-BH seyogyanya membawa pula perubahan pada pengembangan budaya, utamanya pendidikan moral insan akademik yang excellence (unggul),”ujarBahroeny. 

Sejalan dengan itu MWA telah menetapkan kebijakan umum sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyelenggaraan universitas.

MWA juga telah menetapkan Rencana Strategis yang mengusung visi USU: 

“Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

“Visi USU ini harus dicapai dengan menjunjung tata nilai utama yaitu civitas akademika yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinekaan, inovatif yang berintegritas, serta tangguh dan arif,” katanya.

Sementara Prof Subhilhar seusai pelantikan menjawab wartawan mengatakan, sebagai pejabat tentu punya keterbatasan, untuk itu akan segera diupayakan rektor defenitif.

“Banyak hal yang harus diperbaiki ke depan untuk universitas ini lebih baik lagi. Saya akan patuhi Renstra yang telah ada. Akan dilakukan konsolidasi internal untuk bisa lebih baik,” katanya.

Subhilhar yang mantan Dekan Fisip dan Purek 2 USU itu juga tidak berkomentar apakah nantinya dirinya juga akan mencalonkan diri sebagai calon rektor defenitif.

“Saya tidak melihat ada kubu, karena saya berkawan dengan semua orang, saya netral dan sudah berikrar bersikap demi kepentingan USU, kata Subhilhar.

Registrasi Peserta Ditutup, 

Tiga Kandidat Ketua PHRI Siap Bertarung

Kamis, 2 April 2015 | 18:03:20

Medan ( TRANSPARANSY.COM )- Panitia Musda PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut resmi menutup pendaftaran peserta Musda,  Selasa (31/3). Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kepada seluruh anggota yang mendaftar.

Jafar Gultom, Ketua Panitia Musda PHRI Sumut mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, kemarin. “Tidak ada lagi perpanjangan karena sesuai arahan dari Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI pelaksanaan Musda tetap digelar 10 dan 11 April 2015. Kalau nanti diundur-undur lagi registrasi akan mengacaukan jadwal,” klaimnya.

Dia mengatakan, dalam progres  yang sudah dilalui saat ini mereka tinggal memverifikasi semua berkas. “Bisa saja mereka mendaftar tapi masih ada yang kurang. Misalnya lampiran SIUP dan administrasi lain,” tegasnya.

Jafar mengatakan, penutupan registrasi peserta ini rangkaian dari proses pendaftaran calon ketua yang sudah ditutup pekan lalu. “Jadi peserta sudah kita terima dan calon ketua yang akan bertarung juga sudah ada tiga, yaitu Denny S Wardhana, pemilik dan generasi ketiga Garuda Plaza Hotel, Lily Zainab dari Grand Karibia Hotel dan Djamaluddin dari Grand Kanaya Hotel,” katanya.

Sementara itu, diperoleh informasi  Denny S Wardhana mendapat dukungan dari tiga daerah potensial yaitu Karo, Parapat serta Simalungun. Banyak hotel di tiga daerah ini menyatakan dukungannya jauh-jauh hari ke Denny S Wardhana yang dianggap mumpuni.

Sementara itu suara para pemilik hotel di Medan diproyeksi akan pecah, terbagi ke Denny, ke Lily dan ke Jamal. “Karena kita sudah tutup registrasi sebenarnya tiap calon ketua tinggal meyakinkan pendukungnya,” kata Jafar.

Denny S Wardhana mengaku sudah menjalin komunikasi dengan semua daerah sentra hotel dan restoran.

“Sebenarnya dukungan itu bukan hanya dari hotel tapi juga restoran. Persoalan yang dihadapi hotel tak jauh berbeda dengan restoran. Kita ingin bersinergi. Karena pada akhirnya tujuan akhir adalah sama-sama membangun pariwisata di Sumut,” tutur ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hotpai Sumut ini.

Menurutnya, pengelola hotel dan restoran di Sumut butuh dukungan organisasi untuk lebih sinkron dalam menghandle berbagai persoalan yang muncul. 

“Beberapa hari ini saya juga sudah bertemu dengan para stakeholder untuk dukungan. PHRI Sumut ini memang harus diaktifkan,” jelasnya.

Karena bagaimana pun lanjutnya, pelaku pariwisata di daerah ini harus bersinergi dengan pemerintah, pelaku industri dan masyarakat.

Sementara Lili Zainab, general manager Grand Karibia Hotel, mengaku siap bertarung di bursa calon Ketua PHRI Sumut dalam Musda nanti. “Kalau terpilih jadi ketua kita akan berusaha mengakomodasi semua kepentingan hotel dan restoran. Ada banyak tantangan yang harus diselesaikan. Karena kita tahu sendiri PHRI Sumut selama ini pun sudah tidak aktif,” jelasnya.

Dia menjanjikan bahwa kesulitan hotel dan restoran dalam pengurusan izin akan coba dijembatani PHRI. “Saya akan berusaha untuk itu. Bahkan terutama di daerah Danau Toba yang selama ini bisnisnya mulai redup akan coba kita perbaiki. Karena begini ya, kawasan itu bagus untuk turis tapi kenapa hotel dan restoran banyak yang kesulitan. Bahkan seperti tidak ada yang perduli dengan kawasan itu,” ujarnya.

Tentang strateginya untuk berkomunikasi dengan para stakeholder termasuk pemerintah daerah, menurutnya tak akan sulit. “Selama niat kita baik saya fikir tidak akan ada masalah,” jelasnya.

Soal berapa dukungan yang sudah dikantongi Lili tak menjelaskan. “Yang penting saya sudah memenuhi syarat dukungan untuk registrasi calon ketua dari 10 hotel. Itu saja dulu cukup,” jelasnya.

Sementara Djamaluddin, pemilik Grand Kanaya, menyatakan,  akan membawa gaung yang lebih besar untuk PHRI Sumut. Selama ini tidak banyak yang tahu PHRI ini bagaimana. "Saya sendiri pun tidak tahu bagaimana. Ternyata ada organisasi untuk pengelola hotel. Ini masyarakat umum tidak mengenalnya. Jadi saya ingin mengenalkannya kepada masyarakat. Saya sudah mencoba link dengan semua hotel di daerah-daerah agar kita bisa memajukan PHRI,” katanya.

Persiapan sudah matang, termasuk hubungan dengan pemerintah daerah, jelasnya. “Hubungan saya dengan Gubsu dan Wagubsu bagus. Jadi ini jadi modal penting untuk memajukan industri pariwisata,” tegasnya.

Dia mengatakan pada akhirnya siapa pun yang terpilih harus saling dukung

FGD: Urgensi RUU Wawasan Nusantara

April 6, 2015

Setiap bangsa dan negara perlu wawasan nasional untuk memperjelas arah dan pedoman bangsa. Indonesia memiliki wawasan nusantara. Wawasan Nusantara selalu actual, relevan dan sesuai perkembangan lingkungan. Hal ini diampaikan oleh M. Afnan Hadikusumo sebagai ketua PP RUU DPD RI. “Wawasan nusantara perlu dipahami dan diterima secara sadar sebagai sebuah kebutuhan, identitas dan martabat sebagi bangsa yang merdeka dan berdaulat,” jelasnya. “Tingkat keberhasilan dan aktualisasi wawasan nusantara dipengaruhi oleh konsepsi wawasan nusantara. Hal ini juga sangat tergantung kepada kesadaran dan kemauan seluruh rakyat, utamanya para penyelenggara Negara,” serunya sebelum membuka FGD secara resmi.

 RUU Wawasan Nusantara bukan hanya penting tapi juga sangat mendesak /urgen. Demikian kesimpulan dari Forum Group Discussion (FGD), Inventarisasi Materi RUU Wawasan Nusantara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dihelat di gedung Ign. Washington Purba Hall (6/4/2015). Acara yang digelar atas kerjasama DPD RI dan USM-Indonesia ini menghadirkan tiga nara sumber yaitu; Mayjen TNI Edy Rahmayani, Pangdam I Bukit Barisan; dan Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum, Dosen Fakultas Hukum USM-Indonesia.

Mayjen TNI Edy Rahmayani, Pangdam I Bukit Barisan, sebagai pembicara pembuka menyatakan kalau hal yang menjadi sorotannya adalah peningkatan semangat dan jiwa berwawasan berbangsa dari seluruh bangsa Indonesia. “Masalah wawasan berbangsa dan bernegara itu bicara hati. Hati yang cinta tanah air dengan wawasan berbangsa yang mumpuni menjadi modal penting,” tandasnya. “karena itu, pembentuk hati itu selalu dimulai dari rumah,” lanjutnya dalam uraiannya.

Dr. Jelly Leviza, SH.M.Hum, Dosen Fakultas Hukum USM-Indonesia, dalam paparannya menyampaikan kalau urgensi dari konsep Wawasan Nusantara dilatarbelakangi oleh berbagai kenyataan yang terjadi di dalam (internal) maupun di luar (eksternal atau lingkungan) diri dari Bangsa Indonesia. “maka cita-cita untuk lebih mengenal diri, lebih mencintai negeri serta sadar dan siap akan perubahan lingkungan (regional maupun global) dengan berpegang atau berpedoman pada landasan filosofis (Pancasila), landasan konstitusional (UUD NRI 1945) juga landasan yuridis (berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku) akan tercapai dan mengantarkan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka, berdaulat, bermartabat dan mensejahterakan segenap bangsa dan negara,” jelas pemakalah ini. “Wawasan Nusantara yang benar harus fokus denganinward looking tetapi harus pula tetap memperhatikan outward looking (melihat keluar),” tegasnya.

 Urgensi RUU Wawasan Nusantara ini terlihat bukan hanya karena masalah letak geografis strategis Indonesia tapi juga karena situasi dunia global yang sangat rentan. Aspek filosofi, Ideologi, budaya hingga kondisi sosioekonomi juga jadi faktor yang harus diperhitungkan. Pesan ini penting bagi para civitas akademika USM-Indonesia yang mau memperkuat wawasan globalisme sesuai dengan nilai-nilai inti USM-Indonesia. Untuk memperkuat wawasan Global maka memperkuat Wawasan Nusantara merupakan harga mati.

“Dalam konsideran RUU bagian “Menimbang” saya memandang bahwa landasan filosofis dan landasan sosiologis yang mendorong dibentuknya RUU Wawasan Nusantara ini,” jelasnya. 

“Wawasan Nusantara di bidang hukum merupakan perwujudan NKRI sebagai sebuah Negara Hukum yang khas Indonesia dengan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mencirikan suatu Negara Nusantara yang berkebhinekaan agama, hukum adat dan budaya, sehingga merupakan hukum nasional yang modern sesuai dengan perkembangan global yang berkearifan lokal,” lanjutnya dalam pemaparannya. Beliau juga setuju dan menukung upaya membentuk undang-undang Wawasan Nusantara ini. “Adanya upaya Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang Wawasan Nusantara, menurut saya sangat tepat,” tegasnya.

Hindari Kebocoran, Polisi Kawal Ketat Distribusi Soal UN

Rabu, 08 April 2015 | 

( Medan, TRANSPARANSY.COM ) 

 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) mulai mendistribusikan soal dan lembar jawaban ujian nasional (UN) SMA sederajat ke seluruh kabupaten dan kota pada 7-11 April mendatang 

“Pendistribusian dengan pe­ngawalan ketat petugas polisi itu kita tempuh demi men­jamin keamanan pengiriman dokumen ne­gara sebagai upaya meng­hindari kebocoran soal yang se­lalu menjadi kekhawatiran pa­da setiap penyelenggaraan UN,” 

kata Koordinator UN Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut 2015, August Sinaga di kantor Disdiksu Jalan T Cik Ditiro Medan, Selasa (7/4).

Menurutnya, pihak Disdik Sumut bertanggung jawab atas pengiriman seluruh naskah soal dan lembar jawaban UN sampai tiba di kabupaten dan kota. 

Sedangkan pendistribusian ke wilayah kecamatan hingga ke se­kolah penyelenggara UN, diper­cayakan kepada dinas pen­didikan masing-masing.

Pada proses pendistribusian naskah soal dan lembaran ja­waban UN itu, panitia UN Pro­vinsi Sumut mendahulukan ke dae­rah terpencil yang masih sulit dijang­kau lantaran sarana dan prasarana transportasi masih ter­batas.

Disebutkannya, pen­dis­tri­bu­sian soal ke ka­bupaten/ko­ta berlangsung lima hari dan yang pertama dikirim ke daerah terjauh di lima kabupaten dan kota di Nias, seperti Nias Selatan (Teluk Dalam), Nias Barat, Nias Utara, Nias dan Kota Gunung Si­toli. 

Sedangkan pada H-2 akan dilakukan di daerah terdekat pada 11 April di Langkat, Binjai dan Medan.

Menurutnya, berdasarkan me­kanisme penyaluran dis­tri­busi soal UN, soal UN ter­se­but akan diamankan di tem­pat penyimpanan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak kepolisian. 

Pelaksanaan UN tingkat sekolah menengah atas (SMA) sederajat Tahun Ajaran 2014/2015 akan dilakukan se­ren­tak pada 13-15 April 2015.

Lakukan Pengawasan
 

Sementara itu, Ketua Om­budsman RI Perwakilan Su­matera Utara Abyadi Siregar SSos mendatangi kantor Dis­diksu untuk turut melakukan pe­ngawasan menjelang pelak­sa­naan UN. 

Kedatangan Ombudsman per­wakilan Sumut itu diterima Kepala Dinas Pendidikan Sumut Masri didampingi Koordinator UN Disdik Sumut 2015, August Sinaga.

Menurut Abyadi Siregar, pi­hak­nya turut melakukan pe­ngawasan karena ingin da­lam proses pelaksanaan UN berlangsung jujur dan terhindar dari kecurangan. 

“Kita akan turut mengawasi pelaksnaan UN sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) UN 2015 sebagaimana yang diterbitkan Badan Standar Na­sional Pendidikan,” katanya

Disebutkannya, ber­da­sar­kan hasil pengawasan dan pan­tauannya pada pelak­sanaan UN tahun la­lu, terindikasi ke­curangan de­ngan dite­mu­kan­n­ya belasan pelang­ga­ran di sejumlah daerah.

Ombudsman perwakilan S­u­­­­mut juga melihat ke lo­ka­si tem­pat penyimpanan nas­­kah soal dan LJUN yang di­­­simpan di Jalan Raya Ba­tangkuis km 14,5 Tembung De­li­serdang. 

Dia me­nilai lokasi tempat pe­nyim­pa­nan naskah soal se­belum di­distribusikan ke ka­bu­paten dan kota cukup aman. 

Namun se­muanya itu tergantung dari ting­kat kejujuran.

“Kita ingin semua sta­ke­holder ber­komitmen untuk me­lak­sa­nakan UN dengan jujur. 

Sebab jika sejak di tingkat sekolah saja sudah berbuat curang, lantas bagaimana pula untuk memimpin negara ini ke depannya,” kata Abyadi.

Leo Nababan dan Rajamin Sirait Pegang Kendali Golkar Sumut,   Agung Copot Ajib Shah

PEMBUKAAN RAPIMNAS GOLKAR Ketum Partai Golkar Agung Laksono (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Siswono Yudo Husodo (kedua kanan) saat pembukaan Rapimnas I DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (8/4).	()
( MEDAN, TRANSPARANSY.COM ).   Gonjang-ganjing kabar pencopotan Ajib Shah selaku Ketua DPD I Partai Golkar Sumut akhirnya terjawab.  DPP Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono mendepak Ajib dari posisi ketua partai.
Ajih Shah digantikan Leo Nababan dengan status Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut. Leo saat ini masih menjabat Ketua DPP Golkar kubu Agung. Dalam SK DPP Golkar nomor: KEP-037/DPP/Golkar/III/2015 tentang penunjukan Plt pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumut itu, selain menunjuk Leo sebagai Plt ketua, DPP juga menunjuk Rajamin Sirait sebagai ketua harian, Eswin Soekardja sebagai sekretaris dan Eka Hadi Sucipto bendahara. Secara keseluruhan ada 43 orang pengurus yang mengisi jabatan kepengurusan di DPD Golkar Sumut versi Agung Cs ini, termasuk Yasir Ridho Lubis, yang selama ini menjabat sebagai sekretaris. Yasir Ridho menempati posisi barunya sebagai wakil ketua bersama Chaidir Ritonga. "Kita diperintahkan oleh DPP Golkar untuk melaksanakan tugas DPD Golkar sampai terbentuknya pengurus baru melalui musyawarah daerah, menentukan kebijakan serta melakukan konsolidasi organisasi," kata Eswin Soekardja, di Medan Club, Jalan Kartini, Medan, Rabu (8/4). Eswin yang didampingi wakil ketua Riza Fahrumi Tahir mengungkapkan, para pengurus yang ditunjuk merupakan kader-kader Golkar sendiri dan juga beberapa kader partai lain yang telah berpindah ke Golkar. Ia memastikan akan ada upaya konsolidasi, evaluasi serta restrukturisasi di tubuh Golkar, baik di fraksi mau pun kepengurusan Golkar di kabupaten/kota. Penunjukan mereka sebagai Plt, kata Eswin, dilakukan karena jabatan Ajib Shah selaku Ketua DPD Golkar Sumut telah berakhir pada Januari 2015. Namun ia memberi sinyal keberadaan Ajib selaku Ketua DPRD tetap aman. Ia memberi sinyal mereka segera menempati Kantor DPD Golkar Sumut di Jalan Sei Wahid Hasyim, Medan. "Kalau konsolidasi ini perlu kantor, kita akan lakukan, itu kan legalitas, tapi lain kalau kami tidak diakui pemerintah," tegasnya. Riza Fahrumi Tahir menambahkan, pada 10-11 April akan ada konsolidasi Golkar Sumut yang akan langsung dihadiri Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Mereka berharap dengan terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono akan mengkhiri kisruh dan menepis keraguan kader dan masyarakat luas khususnya jelang Pilkada serentak. "Kami berharap tidak ada lagi keraguan, pemimpin kita sudah jelas," tegas Riza. Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut Wagirin Arman menegaskan bahwa mereka masih tetap solid. "Jadi semalam sudah sepakat bahwa Fraksi Golkar akan tetap bersatu menyikapi permasalahan yang berkembang di Sumatera Utara," kata Wagirin. Ia menilai, adalah sebuah kewajaran bahwa konflik internal ini menyebabkan kegalauan para kader. "Wajar kalau ada kader yang galau dan tenang, tapi sebagai kader dia tidak boleh mengambil kebijakan sendiri-sendiri di daerah. Saran saya sebagai kader mari sama-sama tenang untuk tidak mengambil kebijakan pribadi," katanya. Disinggung tentang konsolidasi Golkar Sumut 10-11 April di Medan, Wagirin mengaku mereka di fraksi belum menerima secara resmi undangan konsolidasi itu. "Tapi kalau ada undangan resmi kita akan hadir," tegasnya.

PDI Perjuangan Dan Al Washliyah Sepakat Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Medan- ( TRANSPARANSY.COM )

 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) sepakat menjaga dan memelihara kebersamaan dalam berbangsa dan berkerukunan beragama melalui program pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Komitmen tersebut dinyatakan dalam pertemuan silaturahmi Pengurus DPD PDIP Sumut yang baru, periode 2015-2020, Sabtu (4/4) di Aula Kantor PW Al Washliyah Sumut Jalan SM Raja, Medan.

Dalam pertemuan itu Pengurus DPD PDIP Sumut dipimpin ketuanya Japorman Saragih didampingi Sekretaris Drs Soetarto MSi, dan Bendahara H Muhammad Afan SS. 

Ikut juga dalam pertemuan itu para wakil ketua, yakni Hendry Jhon Hutagalung, H Jumiran Abdi, Meinarty Rehulina Bangun BA, Ir Akhyar Nasution MSi, Lancar Siahaan, Syahrul E Siregar, Dame Hanna Yusnita, dan Irene Erawaty Sinaga. 
Kemudian wakil bendahara Ir Zahir MAP dan Penyabar Nakhe.

Mereka diterima dengan hangat oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut Prof Dr H Syaiful Akhyar Lubis MA bersama pengurus lainnya, diantaranya Yulizar Parlagutan Lubis, Rahman Rais, Hasan Basri Auria, dan Azhar Sitompul.

Japorman mengharapkan, hubungan silaturahmi antara PDIP di Sumut dengan Al Washliyah sampai ke kabupaten/kota yang telah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan melalui kerja sama berbagai program membangun bangsa khususnya Sumut.

“PDIP dan Al Washliyah akan mempererat dan membangun hubungan sesama manusia atau hamblumninannas,” katanya. 

“Al Washliyah bagi PDIP kawan baik, karena banyak kader Al Washliyah menyampaikan aspirasi melalui PDIP dan orang-orang Al Washliyah dan PDIP terus berkomunikasi,” ujar Japorman.

Sementara Afan berharap, dukungan dan masukan dari Al Washliyah untuk disampaikan di Kongres IV PDIP di Bali, maupun dalam menghadapi 23 pilkada di Sumut, karena kader-kader Al Washliyah juga bagian dari PDIP Sumut. “Meski keputusan itu berada di pimpinan pusat, tapi PDIP tetap membuka diri menerima masukan dalam menyukseskan 23 pilkada di Sumut,” ujar Wakil Ketua PW Al Washliyah Sumut itu.

Sementara, Prof Syaiful Akhyar Lubis menyambut baik hubungan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini antara Al Washliyah dengan PDIP di Sumut dapat lebih ditingkatkan, karena prinsip Al Washliyah bagaimana menyeimbangkan persamaan seluruh anak bangsa,  berkomitmen menjaga,memelihara kebersamaan  berbangsa, toleransi beragama, dan kerukunan beragama.

“Multi-etnis dan multi-agama yang kita miliki harus dipelihara bersama-sama. Al Washliyah tidak mengajarkan paham ekstrem. Baju boleh berbeda, tapi rasa persatuan dan kebersamaan harus menjadi komitmen bersama,” ujar Akhyar. 

Prof Syaiful Akhyar Lubis menegaskan, Al Washliyah bukan organisasi politik, tapi warga Al Washliyah bebas berkiprah di mana saja dan harus membesarkan Al Washliyah.

Yulizar menambahkan, Al Washliyah berterima kasih kepada PDIP, karena beberapa pengurus harian DPD PDIP Sumut merupakan pengurus PW Al Washliyah Sumut. 

“Kalau selama ini Al Washliyah mendukung PDIP tidak ada masalah, karena ada kader Al Washliyah di sana dan PDIP sebagai partai nasional tidak ada bedanya dengan partai lainnya,” katanya. ( XALL )